Apa Kabar Salamuddin Daeng. : BUMN Energi Menghadapi Banyak Pelemahan Terkait Produksi Migas Yang Menurun * Omon Omon Proyek Apa Ya?

BUMN Bersiap Berhemat: Era Baru Efisiensi di Bawah Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta, Polemik.Id - Setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berhasil dipangkas dan menghasilkan sisa dana sebesar Rp306 triliun, kini giliran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang harus bersiap melakukan efisiensi anggaran. BUMN diminta memangkas berbagai pos pemborosan serta mengalokasikan sumber dana mereka untuk mendukung pencapaian program pemerintah.

Pendapatan pemerintah dan BUMN memiliki besaran yang tidak jauh berbeda. APBN yang sebelumnya mencapai Rp3.600 triliun kini turun menjadi Rp3.300 triliun. Sementara itu, pendapatan seluruh BUMN pada tahun 2023 tercatat mencapai Rp3.200 triliun. Dari sisi utang, kondisi keuangan BUMN juga mencerminkan karakteristik serupa dengan pemerintah. Utang negara mencapai Rp8.500 triliun, sementara utang BUMN pun berada dalam kisaran yang signifikan.

Strategi Baru dalam Pengelolaan Keuangan

Sebelum adanya kebijakan penghematan ini, baik pemerintah maupun BUMN cenderung mengampanyekan peningkatan anggaran untuk menarik minat investor dalam pembelian obligasi negara maupun obligasi korporasi milik BUMN. BUMN juga terus meningkatkan belanja modal (capital expenditure/Capex) guna meningkatkan performa mereka di mata publik dan investor.

Namun, dengan adanya kebijakan baru dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang menitikberatkan pada efisiensi dan penghematan, strategi ini harus diubah secara drastis. Kini, pemerintah ingin memastikan bahwa negara memiliki cadangan keuangan yang cukup besar untuk membiayai proyek-proyek produktif di masa mendatang, tanpa terus bergantung pada utang dan penyertaan modal negara.

Tantangan BUMN dalam Era Efisiensi

Bagi banyak BUMN, terutama yang bergerak di sektor infrastruktur, kondisi ini menjadi tantangan besar. Selama ini, pendapatan mereka sangat bergantung pada proyek-proyek baru yang sumber dananya berasal dari utang, penyertaan modal negara, atau investasi pemerintah. Dengan diberlakukannya kebijakan efisiensi, tidak akan ada lagi tambahan utang atau suntikan modal dari negara yang selama ini kerap menjadi sumber kebocoran keuangan.

BUMN di sektor energi, khususnya migas, juga menghadapi tantangan yang tidak kalah berat. Banyak perusahaan migas negara mengalami pelemahan akibat turunnya produksi, meruginya kilang, kegagalan dalam akuisisi ladang migas, serta pembelian aset yang tidak produktif. Selama ini, mereka mengandalkan utang dan obligasi sebagai sumber dana untuk belanja modal. Namun, dengan kebijakan baru, mereka harus mengubah pola pengelolaan keuangan menjadi lebih hemat, memangkas belanja yang tidak perlu, serta membayar dividen secara penuh kepada negara.

Pertanyaan Besar: Proyek Produktif Apa yang Akan Dibiayai?

Kebijakan efisiensi ini membuka babak baru dalam pengelolaan keuangan negara dan BUMN. Namun, pertanyaan besar yang muncul adalah: proyek produktif apa yang akan dibiayai dengan cadangan keuangan ini? Apakah dana tersebut akan benar-benar dialokasikan untuk sektor yang berkelanjutan dan berdampak luas bagi masyarakat? Ataukah kebijakan ini hanya akan menjadi perubahan kosmetik tanpa arah yang jelas?

Ke depan, transparansi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara serta BUMN akan menjadi sorotan utama. Mampukah pemerintah memastikan bahwa kebijakan ini membawa dampak positif bagi perekonomian nasional? Atau justru akan memunculkan tantangan baru yang lebih kompleks?

(Redaksi)