.png)
Jakarta, Polemik.ID - Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Hj. Megawati Soekarnoputri, yang tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 menuai polemik. Instruksi tersebut mengamanatkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan untuk sementara tidak mengikuti Pendidikan Kebangsaan di Magelang, yang merupakan program baru Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Keputusan ini menimbulkan perdebatan di kalangan politisi dan pengamat politik. Pendidikan Kebangsaan di Magelang dirancang sebagai program pembekalan bagi kepala daerah terpilih guna memperkuat wawasan kebangsaan serta meningkatkan kapasitas kepemimpinan mereka dalam menjalankan pemerintahan daerah.
Sejumlah pihak menilai bahwa instruksi dari Ketua Umum PDI-P ini dapat menjadi hambatan bagi kepala daerah yang terpilih dari partai tersebut. Dengan tidak mengikuti program ini, mereka sementara waktu belum dapat menjalankan beberapa kebijakan strategis yang selaras dengan agenda pemerintahan nasional.
Pengamat politik menilai bahwa kebijakan ini bisa berdampak pada hubungan antara PDI Perjuangan dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, pihak PDI-P menegaskan bahwa keputusan ini adalah bentuk sikap politik partai dalam menjaga kemandirian kadernya serta memastikan arah kebijakan yang sesuai dengan visi dan misi partai.
Beberapa kepala daerah dari PDI-P yang terdampak kebijakan ini masih menunggu arahan lebih lanjut. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana Negara terkait respons terhadap instruksi tersebut.
Warta Jakarta
Comments0